Terungkap! Oknum KSOP Dumai Gunakan Nopol Palsu Demi Akses BBM Pertalite

DUMAI (MR) – Dugaan penyalahgunaan fasilitas negara mencuat di lingkungan KSOP Kelas I Dumai setelah menemukan praktik penggunaan plat nomor palsu pada kendaraan dinas oleh seorang oknum petugas.

Temuan ini berawal dari informasi terkait adanya kendaraan dinas yang kerap beroperasi dengan identitas tidak sesuai. Penelusuran di lapangan kemudian mengarah pada satu unit mobil Toyota Rush warna silver yang terparkir di area kantor KSOP Dumai.

Hasil dokumentasi menunjukkan adanya perbedaan mencolok pada identitas kendaraan. Secara resmi, mobil tersebut terdaftar menggunakan nomor polisi BM 1186 R (Dumai). Namun di lapangan, kendaraan justru menggunakan plat nomor BM 1186 TQ (Pekanbaru).

Ketika dikonfirmasi, Humas KSOP Dumai, Sabar, tidak membantah temuan tersebut. Ia mengakui bahwa kendaraan tersebut digunakan oleh petugas berinisial “A” dan memang menggunakan plat nomor yang tidak sesuai.

“Benar Bang. Salah satu petugas kita inisial ‘A’ sehari-harinya menggunakan kendaraan dinas menggunakan plat nomor palsu. Saya minta maaf atas kesalahan si petugas ini,” ujar Sabar, Senin (20/4/2026).

Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan. Jika penggunaan plat palsu dilakukan “sehari-hari”, maka praktik ini diduga bukan tindakan insidental, melainkan telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu tanpa pengawasan yang memadai.

Sabar menyebut alasan pergantian plat nomor agar kendaraan dapat mengisi BBM jenis Pertalite. Alasan ini menimbulkan dugaan adanya upaya mengakali sistem distribusi bahan bakar bersubsidi.

“Alasan si ‘A’, supaya bisa mengisi BBM Pertalite,” katanya.

Dari pantauan dilapangan menemukan bahwa kendaraan tersebut tetap menggunakan plat nomor palsu dalam aktivitas harian, bukan hanya dalam kondisi tertentu. Hal ini memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan fasilitas negara sekaligus potensi pelanggaran aturan lalu lintas dan distribusi BBM bersubsidi.

Pihak Humas menyatakan akan memberikan teguran dan sanksi kepada oknum yang bersangkutan serta mengembalikan penggunaan plat nomor sesuai data resmi.

“Nantinya plat nomor kendaraan tersebut setelah dipasang nomor aslinya kembali, bukti fotonya akan saya kirim,” janji Sabar.

Namun hingga laporan ini diterbitkan, belum ada kejelasan terkait bentuk sanksi yang diberikan. Bukti penggantian kembali plat nomor kendaraan juga belum disampaikan. 

Kasus ini membuka ruang pertanyaan lebih luas terkait pengawasan internal di instansi tersebut. Bagaimana praktik penggunaan plat palsu bisa berlangsung tanpa terdeteksi? Apakah ada pembiaran atau lemahnya kontrol terhadap aset negara?

Ini masih terus berlanjut untuk menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran lain, termasuk potensi kerugian negara serta keterlibatan pihak lain dalam praktik tersebut. (es)