Forwadik Riau Kecam Plt Gubri Umbar Amarah usai Pelantikan 77 Kepala Sekolah Baru

PEKANBARU (MR) - Sikap amarah Plt Gubri SF Hariyanto saat pidato usai melantik 77 orang kepala sekolah SMA, SMK, SLB Negeri se-Riau Selasa 26 Mei 2026 dikecam Forum Wartawan Pendidikan (FORWADIK) Riau. Pasalnya, amarah itu harusnya diarahkan ke diri Plt Gubri sendiri bukan para kepala sekolah ataupun Disdik Riau.

Dalam keterangan persnya, Jumat 29 Mei 2026, Ketua Forwadik Riau, Munazlen Nazir menyebutkan bahwa dirinya hadir di dalam ruangan Balai Serindit tempat pelantikan itu berlangsung.

"Saya dan beberapa wartawan senior lain ada disana, meliput acara pelantikan massal itu. Saya mendengar dengan jelas amarah yang dilontarkan Plt Gub SF Hariyanto. Kurang pantas saja, karena Disdik Riau itu bawahan beliau, kebijakan dinas tentu sepengetahuan beliau," terang Munazlen.

Dikatakannya, Plt Gubri SF Hariyanto harusnya lihat ke 'cermin' bagaimana kesalahan bawahannya itu berawal dari pembohongan publik yang mereka "pasangan Wahid-SF" pernah berjanji dalam kampanye juga, tentang seragam gratis.

"Harusnya, sebagai Plt Gubri, SF yang notabenenya jauh lebih paham keuangan daerah, saat pak Wahid tak mampu, mengambil alih soal janji kampanye yang menurut kami paling urgen. Seragam gratis ini. Angkanya tidak sebesar angka untuk proyek lain yang masih bisa menunggu. Beliau paham betul itu," papar Munazlen.

Saat 'mengamuk' dalam pidato itu, Forwadik Riau menilai sikap arogan, keras kepala dan melemparkan tanggung jawab saja yang diumbarkan Plt Gubri. Padahal dalam situasi sekarang ini, harusnya sebagai satu-satunya pemimpin Riau, beliau harus lebih paham dan arif serta bijaksana.

Persoalan yang disorot Plt Gubri saat marah itu adalah seragam sekolah anak baru masuk SMA, SMK, SLB Negeri. Dikatakan Plt Gubri, mereka sudah jadikan janji seragam gratis sebagai program kampanye pemilihan Gubri-Wagubri 2024, tapi tidak terlaksana sampai hari ini. Seragam sekolah masih jadi beban orang tua siswa dan pengadaannya di sekolah.

Ini yang jadi fokus amarah Plt Gubri, saat sekolah mengambil peran pengadaan seragam sekolah dan mengambil keuntungan dalam prosesnya.

"Itu seragam sekolah, sudahlah orangtua harus membayar, saat sampai ke tangan anak tidak sesuai. Mereka harus ke tukang jahit lagi memperbaiki, kata pak Plt. Belum lagi soal harga yang diatas ketentuan. Beliau tegas menyuruh mengembalikan kelebihan uang baju seragam itu ke orangtua siswa," papar Munazlen Nazir.

Ditambahkannya, Plt Gubri bahkan tegas mengatakan, jika Kadisdik Erisman Yahya, menjadi 'tertuduh' di hadapan ratusan orang yang hadir di ruangan pelantikan itu. Kadisdik ditunjuk langsung Plt Gubri sebagai orang yang turut me'legal'kan kondisi itu.

"Lucu saja. Sepertinya Plt Gubri ingin menimpakan kesalahan pada bawahannya saja, sementara dirinya tidak berusaha memenuhi janji kampanyenya," tambah Munazlen Nazir.

Dijelaskan Munazlen Nazir, harusnya Plt Gubri paham, munculnya masalah seragam ini karena janji kampanye yang tidak dipenuhi, malah diabaikan. Harusnya janji kampanye dipenuhi, pasti tidak ada masalah seragam baru lagi.

Untuk mengadakan seragam gratis sebagai wujud pemenuhan janji kampanye ini harusnya Gubri-Wagubri sudah bisa mengambil kebijakan khusus.

"Apa yang tidak bisa. Buktinya janji kampanye Presiden-Wapres soal MBG saja bisa berjalan, bahkan jika harus mengorbankan proyek lain. Tinggal memilih proyek yang mana yang bisa 'dikorbankan' untuk memenuhi janji kampanye ini. Ini kan tidak. Malah proyek tak penting terus saja dijalankan," terang Munazlen.

Forwadik Riau sebagai kelompok wartawan pemerhati, pengamat kebijakan pendidikan Riau berharap, Plt Gubri tahun ini tidak perlu marah-marah lagi. Harus lebih jeli mengupayakan  peluang memenuhi janji kampanye.

Dijelaskan, sedikitnya ada 110.000 anak masuk SMA, SMK, SLB baru tahun ini. Jika hitungan kasar satu anak akan memerlukan enam stel seragam sekolah baru dengan estimasi harga Rp. 1.600.000 per stel itu akan dibutuhkan sekitar Rp176 miliar. Bukan angka yang besar sekali. Masih mampu APBD Riau memenuhinya.

"Angka Rp176 miliar setahun itu tidak terlalu besar dibandingkan janji yang sudah dibuat. Penuhi saja itu, banyak masalah bisa diatasi. Jangan main marah dan ngamuk-ngamuk saja," papar Munazlen Nazir pula.

Satu hal lagi kata wartawan senior Riau ini, untuk pengadaan seragam sekolah gratis ini juga bisa menggunakan pihak ketiga yang tidak akan membebani APBD.

"Tinggal mau atau tidak saja pemerintah kita ini melaksanakannya. Harus dilaksanakan, biar tensi Pak Plt tidak membubung terus. Apalagi pekan depan sudah akan memasuki proses seleksi penerimaan murid baru (SPMB) pula, akan ada lebih kurang 110.000 murid baru lagi," jelasnya.

Terakhir, Forwadik Riau meminta Plt Gubri, tegas pakai terukur, kalau ada bawahannya tidak becus ya diganti saja, jangan ngomel-ngomel terus. Banyak putra daerah yang lebih berwawasan, jujur, dan memiliki kualitas yang bisa memimpin di Disdik Riau.

"Ayo oak Plt, ganti Kadisdiknya, jalankan janji kampanye bapak. Kurangi proyek tidak bermanfaat, bukannya ngamuk aja, dan malah mengurangi anggaran mencerdaskan anak negeri seperti penghentian BOSDA. Kami tunggu bapak jadi pemimpin yang lebih bijak," tutur Munazlen Nazir bersemangat. (Rls)